Kabar gembira untuk para guru honorer! Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyiapkan program transfer langsung tunjangan bagi guru honorer yang belum memiliki sertifikasi. Ini tentu menjadi angin segar di tengah perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa pemerintah berencana memberikan bantuan khusus kepada guru non-ASN yang belum bersertifikasi. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran untuk program ini sudah dihitung secara matang, termasuk nominal yang akan diterima oleh masing-masing guru.
Dihitung per Mei sampai Desember, nominal disepakati sudah dihitung, sudah ada, ujar Mendikdasmen Mu’ti saat acara Halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadikbud).
Siapa Saja yang Berhak Menerima Tunjangan Ini?
Tunjangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen saja, tetapi juga bagi guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh guru honorer di Indonesia.
Jumlah guru honorer yang terdata di Kemendikdasmen sendiri mencapai sekitar 785 ribu orang. Saat ini, Kemendikdasmen sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan kelancaran program ini.
Jumlahnya terdata 785 ribuan di kita saja (Kemendikdasmen). Sekarang pembicaraan dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), jelas Mendikdasmen Mu’ti.
Kapan Tunjangan Ini Akan Cair?
Pemerintah menargetkan transfer langsung tunjangan ini dapat terealisasi dalam waktu dekat. Bahkan, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan meluncurkan program ini secara resmi. Kabar baiknya, diharapkan tunjangan ini sudah bisa ditransfer langsung ke rekening guru pada bulan Mei.
Bulan Mei kita transfer, direct transfer ke guru yang bersangkutan, ungkap Suharti.
Bagaimana Data Guru Honorer Divalidasi?
Untuk memastikan tunjangan ini tepat sasaran, Kemendikdasmen menggunakan data yang lengkap dan terverifikasi. Data guru diambil dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan dipadankan dengan data BPS DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru yang menerima tunjangan benar-benar memenuhi syarat, memiliki NIK yang valid, dan termasuk dalam desil 1 hingga 10.
Data lengkap by name and by address guru-guru di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), memastikan guru-guru itu ada di data BPS DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), dipadankan BPS, berapa orang belum sertifikasi, NIK valid, desil 1 hingga 10, jelas Suharti.
Meskipun demikian, Suharti belum dapat memberikan informasi detail mengenai jumlah pasti guru yang akan menerima tunjangan dan besaran tunjangan yang akan diberikan. Ia berharap program ini dapat segera berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi para guru honorer di seluruh Indonesia.
Jumlahnya berapa belum bisa disampaikan. Total tunjangan tak hanya di Kemendikdasmen, tapi juga di Kemenag. Berharapnya di bulan Mei bisa keluar, pungkas Suharti.
Kita tunggu saja kabar baik selanjutnya! Semoga program ini benar-benar terealisasi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru honorer di Indonesia.