Pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter adalah modal penting untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita pembangunan. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pendidikan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaan “Mendapatkan pendidikan pasal berapa?” mengarah pada pencarian landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

UUD 1945: Akar dari Hak Pendidikan di Indonesia

Landasan hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi sumber utama hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan pasal tunggal yang mengatur pendidikan, beberapa pasal secara implisit dan eksplisit menegaskan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan hak setiap warga negara untuk memperolehnya.

Baca Juga : Perubahan Iklim

• Pasal 31 UUD 1945: Jaminan Konstitusional Hak PendidikanPasal 31 UUD 1945 merupakan jantung dari jaminan konstitusional hak pendidikan di Indonesia. Pasal ini mengalami beberapa kali perubahan (amandemen), yang semakin memperkuat komitmen negara terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah bunyi Pasal 31 UUD 1945 setelah amandemen:
  • Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  • Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  • Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  • Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  Pasal 31 UUD 1945 secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan (ayat 1). Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas tanpa terbebani biaya. Ayat (3) mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Ayat (4) menegaskan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD, menunjukkan keseriusan negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ayat (5) menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
• Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Hak Mengembangkan Diri Melalui PendidikanPasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal ini memperluas cakupan hak pendidikan sebagai bagian dari hak mengembangkan diri. Pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
• Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: Hak Memilih PendidikanPasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keyakinannya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas): Penjabaran Lebih Detail

Untuk menjabarkan lebih lanjut amanat UUD 1945 terkait pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas merupakan payung hukum utama bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

• Pasal 5 UU Sisdiknas: Hak yang Sama untuk SemuaPasal 5 UU Sisdiknas menegaskan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  • Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  • Ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  • Ayat (3): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
  • Ayat (4): Setiap warga negara berhak atas kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
  Pasal ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, atau kemampuan. Bahkan, UU Sisdiknas memberikan perhatian khusus kepada warga negara yang memiliki kebutuhan khusus (kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) dan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dengan memberikan hak untuk memperoleh pendidikan khusus. Ayat (4) menumbuhkan konsep pendidikan sepanjang hayat, dimana setiap warga negara berhak meningkatkan pendidikannya secara berkelanjutan.
• Pasal 6 UU Sisdiknas: Kewajiban Warga NegaraPasal 6 UU Sisdiknas mengatur kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
  • Ayat (1): Setiap warga negara berkewajiban mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar.
  • Ayat (2): Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan.
  Pasal ini menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar dan bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi generasi penerus.
• Pasal 8 UU Sisdiknas: Hak Masyarakat Berperan SertaPasal 8 UU Sisdiknas memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Masyarakat dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan dukungan finansial, menjadi relawan, atau memberikan masukan kepada pemerintah.
• Pasal 11 UU Sisdiknas: Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah DaerahPasal 11 UU Sisdiknas menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri: Implementasi Lebih Konkret

Selain UUD 1945 dan UU Sisdiknas, terdapat berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur lebih detail tentang berbagai aspek pendidikan, seperti standar nasional pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan pengelolaan pendidikan. PP dan Permen ini berfungsi untuk mengimplementasikan UU Sisdiknas secara lebih konkret dan spesifik. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Implikasi Hukum dan Praktis dari Jaminan Hak Pendidikan

Jaminan hak pendidikan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas memiliki implikasi hukum dan praktis yang signifikan.

• Akses yang Lebih Luas: Jaminan hak pendidikan mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, kurang mampu, atau memiliki kebutuhan khusus.
• Peningkatan Kualitas: Jaminan hak pendidikan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan.
• Akuntabilitas: Jaminan hak pendidikan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pendidikan dan dalam pelaksanaan program-program pendidikan.
• Perlindungan Hukum: Jaminan hak pendidikan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses pendidikan. Warga negara dapat mengajukan gugatan hukum jika hak pendidikannya dilanggar.
• Pemberdayaan Masyarakat: Jaminan hak pendidikan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan memberikan dukungan kepada sekolah dan lembaga pendidikan.

Tantangan dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak pendidikan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan hak tersebut. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

• Kesenjangan Akses: Kesenjangan akses pendidikan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok kaya dan miskin, serta antara laki-laki dan perempuan.
• Kualitas yang Belum Merata: Kualitas pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa sekolah masih kekurangan guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dan dana yang cukup.
• Kurikulum yang Kurang Relevan: Kurikulum pendidikan masih dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
• Anggaran yang Belum Optimal: Meskipun anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN/APBD, namun alokasi tersebut belum optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

• Peningkatan Anggaran Pendidikan: Pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan untuk membiayai berbagai program pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
• Peningkatan Kompetensi Guru: Pemerintah menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka.
• Penyediaan Sarana dan Prasarana: Pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.
• Pengembangan Kurikulum: Pemerintah terus mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
• Peningkatan Akses: Pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, melalui program wajib belajar 12 tahun, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pemberian beasiswa.

Baca Juga : Pencemaran Udara

Kesimpulan: Pendidikan adalah Hak dan Investasi Masa Depan

Pertanyaan “Mendapatkan pendidikan pasal berapa?” mengantarkan kita pada pemahaman mendalam tentang landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas menjadi pilar utama dalam menegaskan hak ini. Namun, jaminan hukum saja tidak cukup. Diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga investasi masa depan bangsa.

Penulis : Aas Ramadhani